Sorotan

Gejolak Grujugan Kidul

Pada Sabtu malam, 19 Juli 2007, masyarakat Grujugan Kidul Bondowoso kembali resah. Beberapa waktu lalu, sebagian masyarakat Grujugan Kidul yang belum dapat menerima kekalahan Tofan Firdaus dalam pilkades karena adanya beberapa persoalan yang belum tuntas, melakukan langkah menyegel Balai Desa.

Pemerintah Kabupaten telah membentuk Tim Pengawas untuk melakukan upaya penyelesaian masalah. Penyelesaian tersebut menggunakan istilah mediasi, yang dalam kamus sosiologi diterjemahkan sebagai upaya menyelesaikan pertikaian diantara pihak-pihak yang bersengketa melalui beberapa cara dan pendekatan.

Mediasi sebagai pilihan cara, menuntut adanya dialog, cross chek data, dan alternatif-alternatif penyelesaian sebagai pilihan-pilihan. Sayangnya sampai detik ini, upaya penggalian data masih dilakukan secara parsial. Pihak-pihak yang bersengketa belum pernah sekalipun dipertemukan dalam satu meja. Saksi-saksi yang diajukan pihak Tofan Firdaus atas indikasi kecurangan yang terjadi belum sekalipun dimintai keterangan secara khusus.

Sejak awal, keputusan nampaknya sudah diambil Tim Pengawas tanpa berusaha memahami logika lapangan dan senantiasa berlindung di balik PERDA 7/2006 tentang pilkades. Perda, sebagaimana perangkat perundangan lainnya, yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak masyarakat menjadi kehilangan ruhnya manakala ia menjadi tempat berlindung belaka.

Begitupun dengan mediasi sebagai pilihan cara untuk menyelesaikan masalah menjadi kehilangan makna saat keputusan yang di ambil tidak lagi memperhatikan psikologi massa dan akar persoalan di masyarakat.

Keresahan pada Sabtu malam, dipicu oleh adanya upaya petugas kepolisian untuk membuka “segel warga” karena lokasi tersebut akan digunakan sebagai TPS pada Pemilihan Bupati Bondowoso. Untungnya, petugas dari kepolisian bersikap bijak dengan tidak memaksakan standar normatif dan berusaha memahami psikologi massa, salut buat Polres Bondowoso dan Polsek Grujugan.

Pada akhirnya, pemerintahan sebagai lembaga pelayanan publik harus lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya untuk kemaslahatan masyarakat. Sementara terkait dengan penyelesaian persoalan Grujugan Kidul, terkesan disikapi dengan tertutup dan sembunyi-sembunyi. Mungkin sebuah “ledakan”

Kolom

Idealisme

Syafrudin Prawiranegara, Sang Mantan Presiden Sementara republik ini, adalah Gubernur Bank Indonesia saat memilih jalan makar terhadap pemerintahan yang sah. Dia adalah salah satu orang pandai dan terpandang, bahkan karena kecerdasannya dianggap satu diantara sedikit orang yang layak untuk menduduki kursi RI-1.

Dia yang mungkin karena kecerdasannya pula mampu menangkap ketidak beresan pemerintahan kala itu, dan karena keberaniannya dia melontarkan stigma “stabilitas semu” pada kondisi negara dan masyarakat yang di permukaan memang nampak mulai tertib.

Dia adalah seorang idealis, jika kita memaknakan kata ini sebagai wakil dari orang-orang yang memilih dan memiliki jalan pikiran yang jelas dan konkrit untuk diperjuangkan.

Dia adalah seorang pejuang sejati dari pikiran-pikirannya, seperti kata Sawung Jabo dalam lagu HIO, “…dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata…pelaksanaan kata-kata..!” (ini bukan meniru iklan “hidup adalah perbuatan”-nya salah satu ketua parpol yang sat ini bisa kita temui di berbagai sudut negeri ini).

Resiko pilihan hidupnya adalah meninggalkan kemapanan ekonomi dan berbalik menjadi musuh pemerintah.

Pilihan seseorang terhadap sesuatu kadang sulit dimengerti, tapi dia puas, dengan itu dia merasa hidupnya lebih bermakna. Dan dalam kesejatian makna hidup, adakah yang lebih tinggi dari perasaan kebermaknaan diri?

Bagi sebagian orang, mencari makna hidup hanya bisa dengan suatu totalitas terhadap apapun. Kalau Chairil Anwar sang penyair malah hanya memberi satu garis tipis antara kebermaknaan diri dalam hidup dan kematian, “ sekali berarti, sudah itu mati…!”

Perjuangan,

PENDIDIKAN

TAHUN AJARAN BARU DI DEPAN MATA

Tahun ajaran baru tahun 2008-2009 segera tiba. Di Bondowoso, para orang tua disibukkan dengan persiapan ganda, selain sibuk mempersiapkan ujian putra-putrinya, mereka juga disibukkan dengan persiapan masuk sekolah pada jenjang yang lebih tinggi.

Kesibukan yang bercampur kekalutan, karena semuanya tidak ada lagi yang gratis. Bahkan hampir semua komponen biaya pendidikan semakin mahal, di tengah ironi kondisi ekonomi masyarakat yang semakin lemah. Sedangkan sekolah seakan berebut menjlentrehkan komponen kebutuhan dengan ragam judul yang intinya bagi wali murid tetap satu : MAHAL!

Dari pengalaman tahun-tahun kemarin, adanya bantuan Biaya Operasional Pendidikan (BOS) ternyata tidak mampu menurunkan nilai uang sekolah yang arus dubayar para wali murid, terutama di sekolah-sekolah “maju” di daerah perkotaan. Banyak argumen yang disampaikan pihak sekolah agar semuanya menjadi rasional. Misalnya pada waktu itu ada komponen uang pramuka, yang kegiatannya diikuti segelintir siswa tapi dibayar oleh seluruh siswa. Belum lagi yang tidak dapat dihindari seperti uang buku, yang harganya tidak lebih murah dari toko buku.

Meningkatnya popularitas sekolah pasti diikuti dengan meningkatnya beban wali murid. Logika ini mirip atau persis dengan logika bisnis, semakin banyak permintaan dan barang yang tersedia sedikit, maka harga menjadi mahal. Contoh aktual adalah Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (SBI). Uang pangkal yang harus dibayarkan, minimal 1.5 juta. Jika calon siswanya adalah anak ber IQ tinggi tapi hanya putra pegawai rendahan atau tukang becak, maka peluangnya menjadi NOL untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai. Padahal dana SBI mengalir dari APBN dan APBD, logikanya sekolah SBI hanya menjaring calon siswanya dan memberikan beban finansial seringan-ringannya pada para wali murid calon siswa istimewa itu. Kenyatannya, potensi SDM yang luar biasa tidak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh akses terhadap SBI hanya karena faktor ekonomi, sebuah ironi memang, bahwa filosofi pendirian SBI yang didasarkan pada pengembangan sumber daya manusia akhirnya menjadi wilayah elit yang tidak terjangkau golongan “elit” (ekonomi sulit) lainnya.

Bagi rakyat, wacana peningkatan prosentase anggaran pendidikan tetap tidak banyak bermakna, sebab di balik itu –terutama pada tahun ajaran baru– prosentase terbesar yang menderita adalah calon siswa dan walinya.

Harusnya daerah memiliki sekolah unggulannya sendiri, yang mewadahi penggodokan potensi SDM di Bondowoso, terutama dari kalangan tidak mampu. Jika ada yang mampu secara ekonomi dan tertarik masuk di sekolah tersebut, bisa saja sekolah menerapkan uang sekolah yang tinggi, jadi sekolah ini merupakan kebalikan dari konsep penerimaan siswa baru-nya SBI, dimana konsep pengelolaanya sudah sangat didasari orientasi profit.

Lalu bagaimana baiknya? bertanyalah pada rumput yang bergoyang….

SOROTAN MINGGU INI

MASIH TENTANG MUTASI

Belum tuntasnya penataan organisasi pemerintahan kabupaten, sebenarnya melahirkan penderitaan bagi masyarakat Bondowoso. Banyak program yang seharusnya telah terlaksana menjadi tertunda dan waktupun tersia-sia.

Banyak kegiatan yang terkait erat dengan waktu, misalnya pada sektor pendidikan, para siswa yang seharusnya sudah menikmati kucuran program masih harus menunggu lagi. Masyarakat yang misalnya daerahnya mendapat program peningkatan jalan, yang diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, lagi-lagi juga harus menunggu.

Yang mengherankan, posisi Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) masih kosong,

SOROTAN

DINAS PENDIDIKAN DAN TRANSPARANSI

Sudah bukan rahasia lagi, bahwa persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan dinas pendidikan Kabupaten Bondowoso sebenarnya cukup banyak. Mulai dari persoalan honor, kenaikan pangkat, sampai persoalan pengelolaan Dana Alokasi Khusus yang sebenarnya merupakan dana swakelola lembaga pendidikan namun ternyata dikordinir melalui satu pintu, dan banyak lagi persoalan lain.

Terhadap semua persoalan yang muncul ke permukaan, selalu terdengar jawaban populer dari Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso, “ Saya kira tidak ada masalah!” –dan ini sempat dijadikan tajuk di Radar Jember, karena seringnya kalimat ini berulang–.

Penyikapan “tidak ada masalah” ini benar-benar telah menjauhkan masalah dari penyelesaiannya. Jangankan berbenah, para pelaku kesalahan yang sempat shock karena perbuatannya menjadi wacana publik akhirnya dapat tidur nyenyak tanpa harus memperbaiki diri. Kondisi ini didukung oleh takutnya para korban untuk mencuatkan masalah. Persoalan struktural menjadi penghalang transparansi dan menjelmakan diknas menjadi sebuah Otonom Kecil,

DARI KAMI

Tanggapan beragam muncul terhadap tulisan BondowosoKita tentang kinerja Baperjakat. Ada yang protes bahwa tulisan tersebut tidak memiliki dasar kuat, kurang analitis dan kurang ilmiah. Kami mengucapkan terima kasih atas tanggapannya, dan pada Edisi yang akan datang BondowosoKita akan memuat telaah tentang Undang-undang no. 43/1999, perubahan atas UU nomor 8/1974tentang pokok-pokok kepegawaian. BondowosoKita akan menurunkan tulisan yang gamblang menyangkut bagaimana seharusnya dunia kepegawaian itu dimanage.

Dalam tulisan tersebut, pembaca akan dapat memahami istilah-istikah kepegawaian, seperti eselon, kepangkatan, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sekaligus melihat realitanya di jajaran birokrasi.

SOROTAN

Mutasi Pejabat Bondowoso

BAPERJAKAT TIDAK SERIUS

Setelah ditetapkannya Perda Kelembagaan Daerah Kabupaten Bondowoso, diadakan penataan organisasi daerah, baik melalui pengukuhan jabatan bagi yang posisinya tetap, atau pelantikan bagi yang menempati pos baru.

Beberapa hal menarik yang muncul, meninggalkan kesan tidak seriusnya(?) baperjakat dalam melaksanakan tugas analisa personalia dan jabatan. Hal-hal tersebut adalah :

1. Ada nama baru yang dilantik sebagai salah satu Kabid di Bappekab yang ternyata merupakan “pejabat impor” dari Banyuwangi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tidak adakah pejabat di Bondowoso yang layak menempati posisi tersebut, setelah 10 tahun kepemimpinan Dr. Mashoed M.Si yang mantan kepala diklat dan Ka. Biro kepegawaian propinsi

2. Ada pejabat yang setelah dikukuhkan jabatan lamanya pada satu sesi pelantikan lalu dilantik lagi pada momen pelantikan berikutnyan untuk jabatan baru. Seperti Kabag Keuangan DPRD yang sempat dikukuhkan sebagai kabid di inspektorat lalu dilantik menjadi Kabag Keu di DPRD. Ada juga yang setelah dilantik ternyata suaminya menyusul dilantik di kantor yang sama, akibatnya si istri dilantik lagi untuk kembali ke unit kerja lamanya

3. Lamanya interval waktu pelantikan mengesankan seriusnya kajian personalia yang akan ditempatkan, sampai ada yang mempersoalkan dan ada yang menjawab bahwa ini antri. Seorang teman iseng nyelutuk: “ Apa antri di loket?”

Dari persoalan pertama, jelas tercermin kegagalan kaderisasi personalia birokrasi dan mengesankan jabatan struktural di Pemkab sama dengan jabatan politis. Apalagi ada selentingan berita tentang akan masuknya lagi beberapa ‘pejabat impor’ yang akan mengisi pos-pos penting.

Persoalan kedua melahirkan persepsi bahwa sistem informasi manajemen

OPINI

PERLUNYA bupati PUTRA DAERAH

Mengapa putra daerah perlu dikedepankan sebagai calon pimpinan atau kepala daerah. Setidaknya ada beberapa alasan, yaitu :

1. Memiliki latar belakang budaya sama, minimal bahasa ibunya sama. Sulit diharapkan orang yang tidak memahami bahasa suatu masyarakat akan dengan gampang memahami persoalan-persoalan mereka
2. Akrab dengan kehidupan masyarakatnya, walau disadari, dalam konteks wilayah Bondowoso bukanlah komunitas terasing yang tidak memiliki keterkaitan budaya dengan kelompok budaya lain. Bahkan Ki Ronggo adalah pendatang dari Madura
3. Diharapkan dengan posisi kultural sama, kepala daerah terpilih akan mampu memotret dan mencari solusi bagi bagi persoalan masyarakat Bondowoso

Kelemahan yang mungkin muncul:<!--more-->

PILKADA BONDOWOSO DAN WACANA PUTRA DAERAH

Ada wacana mengemuka menjelang penetapan pasangan calon kandidat pada PILKADA Bondowoso, yaitu pentingnya mengusung putra daerah sebagai calon. Wacana ini sebenarnya sempat muncul pada acara seminar PILKADA PC. GP. ANSOR di Hotel Palm tahun 2007 yang lalu. Adalah HM. Hasyim Husnan yang saat itu menjabat sebagai ketua DPC PKB Bondowoso yang melontarkannya. Dalam uraian kertas kerjanya, dia menekankan definisi putra daerah dengan ‘intensitas relasi kultural’. Dia menjelaskan,

PILKADA DI DEPAN MATA

Pada bulan Juli 2008, bersamaan dengan pemulihan Gubernur Jawa Timur, Bondowoso juga akan mengadakan pemilihan kepala Daerah secara langsung. Sampai saat ini, belum ada satupun kandidat yang secara resmi memiliki rekomendasi dari partai pengusungnya sebagai kandidat resmi.

Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai terbesar masih melaksanakan proses-proses Musyawarah Kebangkitan (MUSKIT) dengan persainagn ketat antara Drs. Samsul Hadi (anggota DPRD Jatim) dengan Drs. Amin Said Husni (anggota DPR-RI). Sementara partai Golkar masih menunggu rekomendasi yang diperebutkan Drs. Misnan dengan Huzaini Effendi. Partai lain masih membutuhkan koalisi untuk dapat memberangkatkan calon. Sementara ini, PPP dengan beberapa partai naampaknya akan mengusung KH. Salwa Arifin sebagai jagonya, sedangkan PDIP lewat Irwan Bakhtiar yang ketua DPC PDIP masih sekedar melontarkan kesiapan maju dalam pilkada