DARI KAMI

Tanggapan beragam muncul terhadap tulisan BondowosoKita tentang kinerja Baperjakat. Ada yang protes bahwa tulisan tersebut tidak memiliki dasar kuat, kurang analitis dan kurang ilmiah. Kami mengucapkan terima kasih atas tanggapannya, dan pada Edisi yang akan datang BondowosoKita akan memuat telaah tentang Undang-undang no. 43/1999, perubahan atas UU nomor 8/1974tentang pokok-pokok kepegawaian. BondowosoKita akan menurunkan tulisan yang gamblang menyangkut bagaimana seharusnya dunia kepegawaian itu dimanage.

Dalam tulisan tersebut, pembaca akan dapat memahami istilah-istikah kepegawaian, seperti eselon, kepangkatan, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sekaligus melihat realitanya di jajaran birokrasi.

SOROTAN

Mutasi Pejabat Bondowoso

BAPERJAKAT TIDAK SERIUS

Setelah ditetapkannya Perda Kelembagaan Daerah Kabupaten Bondowoso, diadakan penataan organisasi daerah, baik melalui pengukuhan jabatan bagi yang posisinya tetap, atau pelantikan bagi yang menempati pos baru.

Beberapa hal menarik yang muncul, meninggalkan kesan tidak seriusnya(?) baperjakat dalam melaksanakan tugas analisa personalia dan jabatan. Hal-hal tersebut adalah :

1. Ada nama baru yang dilantik sebagai salah satu Kabid di Bappekab yang ternyata merupakan “pejabat impor” dari Banyuwangi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tidak adakah pejabat di Bondowoso yang layak menempati posisi tersebut, setelah 10 tahun kepemimpinan Dr. Mashoed M.Si yang mantan kepala diklat dan Ka. Biro kepegawaian propinsi

2. Ada pejabat yang setelah dikukuhkan jabatan lamanya pada satu sesi pelantikan lalu dilantik lagi pada momen pelantikan berikutnyan untuk jabatan baru. Seperti Kabag Keuangan DPRD yang sempat dikukuhkan sebagai kabid di inspektorat lalu dilantik menjadi Kabag Keu di DPRD. Ada juga yang setelah dilantik ternyata suaminya menyusul dilantik di kantor yang sama, akibatnya si istri dilantik lagi untuk kembali ke unit kerja lamanya

3. Lamanya interval waktu pelantikan mengesankan seriusnya kajian personalia yang akan ditempatkan, sampai ada yang mempersoalkan dan ada yang menjawab bahwa ini antri. Seorang teman iseng nyelutuk: “ Apa antri di loket?”

Dari persoalan pertama, jelas tercermin kegagalan kaderisasi personalia birokrasi dan mengesankan jabatan struktural di Pemkab sama dengan jabatan politis. Apalagi ada selentingan berita tentang akan masuknya lagi beberapa ‘pejabat impor’ yang akan mengisi pos-pos penting.

Persoalan kedua melahirkan persepsi bahwa sistem informasi manajemen

OPINI

PERLUNYA bupati PUTRA DAERAH

Mengapa putra daerah perlu dikedepankan sebagai calon pimpinan atau kepala daerah. Setidaknya ada beberapa alasan, yaitu :

1. Memiliki latar belakang budaya sama, minimal bahasa ibunya sama. Sulit diharapkan orang yang tidak memahami bahasa suatu masyarakat akan dengan gampang memahami persoalan-persoalan mereka
2. Akrab dengan kehidupan masyarakatnya, walau disadari, dalam konteks wilayah Bondowoso bukanlah komunitas terasing yang tidak memiliki keterkaitan budaya dengan kelompok budaya lain. Bahkan Ki Ronggo adalah pendatang dari Madura
3. Diharapkan dengan posisi kultural sama, kepala daerah terpilih akan mampu memotret dan mencari solusi bagi bagi persoalan masyarakat Bondowoso

Kelemahan yang mungkin muncul:<!--more-->

PILKADA BONDOWOSO DAN WACANA PUTRA DAERAH

Ada wacana mengemuka menjelang penetapan pasangan calon kandidat pada PILKADA Bondowoso, yaitu pentingnya mengusung putra daerah sebagai calon. Wacana ini sebenarnya sempat muncul pada acara seminar PILKADA PC. GP. ANSOR di Hotel Palm tahun 2007 yang lalu. Adalah HM. Hasyim Husnan yang saat itu menjabat sebagai ketua DPC PKB Bondowoso yang melontarkannya. Dalam uraian kertas kerjanya, dia menekankan definisi putra daerah dengan ‘intensitas relasi kultural’. Dia menjelaskan,

PILKADA DI DEPAN MATA

Pada bulan Juli 2008, bersamaan dengan pemulihan Gubernur Jawa Timur, Bondowoso juga akan mengadakan pemilihan kepala Daerah secara langsung. Sampai saat ini, belum ada satupun kandidat yang secara resmi memiliki rekomendasi dari partai pengusungnya sebagai kandidat resmi.

Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai terbesar masih melaksanakan proses-proses Musyawarah Kebangkitan (MUSKIT) dengan persainagn ketat antara Drs. Samsul Hadi (anggota DPRD Jatim) dengan Drs. Amin Said Husni (anggota DPR-RI). Sementara partai Golkar masih menunggu rekomendasi yang diperebutkan Drs. Misnan dengan Huzaini Effendi. Partai lain masih membutuhkan koalisi untuk dapat memberangkatkan calon. Sementara ini, PPP dengan beberapa partai naampaknya akan mengusung KH. Salwa Arifin sebagai jagonya, sedangkan PDIP lewat Irwan Bakhtiar yang ketua DPC PDIP masih sekedar melontarkan kesiapan maju dalam pilkada

Maaf…

Tak seujung rambutpun, aku membencimu,

Walau kutahu kau di jalan salah

Sebab aku menyadari, kau berbuat demi aku jua

Kadangku berprasangka..

Maafkan aku bapakku…

Tak secuilpun kata, aku mengejekmu,

Walau kutahu kau berdusta

Namun tanganmu gemetar, saat kau bertukar pandang

Dan matamu seakan berkata

Maafkan aku anakku…

………………………….

Berjalan kau di jalanmu,

Seiring dengan doaku

Bersama kalimah Satu, Tuhan itu Maha Besar

(Gombloh, Doa Seorang Anak Pencuri)

Sebuah paradoks nilai yang mungkin sulit dijelaskan, ketika kita simak sebuah pemaafan anak kepada bapaknya yang seorang pencuri, karena didasari sebuah kesadaran bahwa semua itu dilakukan demi dirinya, hidupnya, dan masa depannya. Mungkin lebih jauh lagi ada pesan tersembunyi yang hendak disampaikan, bahwa semua terjadi karena keadaan dan ketiadaan pilihan.

Dan jika kita melihat pada sosok Gombloh, seorang penyanyi dan pencipta lagu, yang super cuek dan bergaya hidup bar-bar, tanpa keteraturan dan keterikatan pada suatu sistem nilai, kita temukan lompatan besar pada penutup lagu, sebuah kondisi penggantungan harapan dan kepasrahan, hanya kepada-Nya

Pemaafan, yang dalam Al-Qur’an