Mutasi Pejabat Bondowoso

BAPERJAKAT TIDAK SERIUS

Setelah ditetapkannya Perda Kelembagaan Daerah Kabupaten Bondowoso, diadakan penataan organisasi daerah, baik melalui pengukuhan jabatan bagi yang posisinya tetap, atau pelantikan bagi yang menempati pos baru.

Beberapa hal menarik yang muncul, meninggalkan kesan tidak seriusnya(?) baperjakat dalam melaksanakan tugas analisa personalia dan jabatan. Hal-hal tersebut adalah :

1. Ada nama baru yang dilantik sebagai salah satu Kabid di Bappekab yang ternyata merupakan “pejabat impor” dari Banyuwangi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tidak adakah pejabat di Bondowoso yang layak menempati posisi tersebut, setelah 10 tahun kepemimpinan Dr. Mashoed M.Si yang mantan kepala diklat dan Ka. Biro kepegawaian propinsi

2. Ada pejabat yang setelah dikukuhkan jabatan lamanya pada satu sesi pelantikan lalu dilantik lagi pada momen pelantikan berikutnyan untuk jabatan baru. Seperti Kabag Keuangan DPRD yang sempat dikukuhkan sebagai kabid di inspektorat lalu dilantik menjadi Kabag Keu di DPRD. Ada juga yang setelah dilantik ternyata suaminya menyusul dilantik di kantor yang sama, akibatnya si istri dilantik lagi untuk kembali ke unit kerja lamanya

3. Lamanya interval waktu pelantikan mengesankan seriusnya kajian personalia yang akan ditempatkan, sampai ada yang mempersoalkan dan ada yang menjawab bahwa ini antri. Seorang teman iseng nyelutuk: “ Apa antri di loket?”

Dari persoalan pertama, jelas tercermin kegagalan kaderisasi personalia birokrasi dan mengesankan jabatan struktural di Pemkab sama dengan jabatan politis. Apalagi ada selentingan berita tentang akan masuknya lagi beberapa ‘pejabat impor’ yang akan mengisi pos-pos penting.

Persoalan kedua melahirkan persepsi bahwa sistem informasi manajemen personalia dan ketenagaan kita sangatlah amburadul dan tidak memiliki tata kerja standar, sehingga jabatan yang diberikanpun bisa hanya berumur satu minggu.

Untuk persoalan nomor tiga, mengesankan keseriusan Baperjakat dalam menata personalia, namun menjadi mentah saat muncul out-put kebijakan seperti persoalan pertama dan kedua

Di sisi lain, hal ini menunjukkan ketidak seriusan Baperjakat dalam melaksanakan tugasnya. Cara pandang mereka sangat parsial dan reaktif, atau dalam bahasa yang lebih gagah, mereka ‘memiliki dinamika tinggi’ alias plin-plan…

Menarik kita tunggu, apakah hal-hal tersebut masih akan terulang pada momen pelantikan berikutnya?