DINAS PENDIDIKAN DAN TRANSPARANSI

Sudah bukan rahasia lagi, bahwa persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan dinas pendidikan Kabupaten Bondowoso sebenarnya cukup banyak. Mulai dari persoalan honor, kenaikan pangkat, sampai persoalan pengelolaan Dana Alokasi Khusus yang sebenarnya merupakan dana swakelola lembaga pendidikan namun ternyata dikordinir melalui satu pintu, dan banyak lagi persoalan lain.

Terhadap semua persoalan yang muncul ke permukaan, selalu terdengar jawaban populer dari Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso, “ Saya kira tidak ada masalah!” –dan ini sempat dijadikan tajuk di Radar Jember, karena seringnya kalimat ini berulang–.

Penyikapan “tidak ada masalah” ini benar-benar telah menjauhkan masalah dari penyelesaiannya. Jangankan berbenah, para pelaku kesalahan yang sempat shock karena perbuatannya menjadi wacana publik akhirnya dapat tidur nyenyak tanpa harus memperbaiki diri. Kondisi ini didukung oleh takutnya para korban untuk mencuatkan masalah. Persoalan struktural menjadi penghalang transparansi dan menjelmakan diknas menjadi sebuah Otonom Kecil, seperti negara dalam negara.

DPRD sebenarnya sempat menantang jawaban “Saya kira tidak ada masalah” dengan pemberian reward bagi pelapor dari pihak korban. Siapa yang berani lapor, dia bisa promosi jabatan atau pangkat. Tantangan ini tentu terdengar konyol, namun ini adalah alternatif yang mungkin saat semua jalan sudah buntu. Sebab, jika terlapor (yang biasanya pejabat struktural) kemudian dicopot, akan ada ruang kosong bagi gerbong mutasi. Dari sini disisakan satu posisi struktural bagi pelapor tadi.

Yang sedang menjadi kasak-kusuk hari-hari ini adalah persoalan pemberkasan CPNS dari tenaga kontrak. Ada diantara mereka yang pindah lembaga pendidikan karena lembaga lamanya telah bubar namun, namun SK penugasan yang diterima setiap tahun tetap atas nama lembaga yang lama. Nampak sekali bahwa Dinas Pendidikan sebagai lembaga yang memiliki otoritas pengelolaan lembaga pendidikan tidak melakukan up-dating data dari tahun ke tahun.

Saat sampai pada masa pemberkasan seperti sekarang, keluarlah jurus birokrasi lama –yang penulis ragu jurus ini pernah hilang–, “kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah?”. Ada saja alasan yang disampaikan untuk mempersulit CPNS yang bersangkutan.

Saat BondowosoKita konfirmasi kepada bagian ketenagaan Bpk. Suparto, dikatakan bahwa diknas siap membantu administrasi yang dibutuhkan. Namun dalam pantauan BondowosoKita, sampai hari inipun persoalan tersebut masih menjadi kendala bagi CPNS yang tidak mau membereskan “administrasi”nya. Mereka malah di ‘pimpong’ kesana-kemari.

Atas nama masyarakat Bondowoso, sebenarnya kita memiliki hak untuk menggugat kinerja Diknas yang seperti ini melalui clash action. Dan kita berharap munculnya para pahlawan yang mau membuka semua borok yang sebenarnya nampak mata…