MASIH TENTANG MUTASI

Belum tuntasnya penataan organisasi pemerintahan kabupaten, sebenarnya melahirkan penderitaan bagi masyarakat Bondowoso. Banyak program yang seharusnya telah terlaksana menjadi tertunda dan waktupun tersia-sia.

Banyak kegiatan yang terkait erat dengan waktu, misalnya pada sektor pendidikan, para siswa yang seharusnya sudah menikmati kucuran program masih harus menunggu lagi. Masyarakat yang misalnya daerahnya mendapat program peningkatan jalan, yang diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, lagi-lagi juga harus menunggu.

Yang mengherankan, posisi Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) masih kosong, padahal badan ini sangat vital, dan kandidatnya sebenarnya tidak banyak. Maka aliran keuangan pasti terhambat, otomatis program pembangunan juga lamban.

Sebagian mengaitkan hal ini dengan sakitnya Bapak Bupati. Barangkali ada satu salah kaprah pemahaman semuanya, bahwa jabatan Bupati sebenarnya bersifat kelembagaan atau institusional, jadi bukan personal. Bahkan dalam hal yang dikatakan sebagai sebagai hak prerogatif bupati-pun, bukan diukur berdasar selera pribadi pejabat Bupati, tetap ada tahapan dan prosedur yang harus dilalui, begitupun ruang norma yang tetap wajib dipertimbangkan. Hal ini membedakan sistem demokrasi kita dengan sistem monarchi pada masa raja-raja. Pada masa itu, setiap kata raja adalah sabda, dan kawula harus sendiko dawuh pada Sang Gusti.

Dana Alokasi Umum yang membiayai pembangunan kabupaten turun bertahap per-triwulan(?). Ada pengendapan dana yang kalau disesuaikan dengan administrasi pengeluarannya pasti cocok. Namun saat di periksa realisasi di lapangan ada selisih waktu signifikan, inilah luar biasanya…

Walhasil, kita rakyat yang selalu rugi dan dirugikan dari waktu ke waktu