Berita seputar Bondowoso oleh para kontributor BondowosoKita
21 Tanggapan ke “BERITA BONDOWOSO”
Tinggalkan Balasan
Komentar Terakhir
 | akhmad setiadi di BERITA BONDOWOSO |
 | bondowosokita di BERITA BONDOWOSO |
 | BONDOWOSO JANGAN MIS… di BERITA BONDOWOSO |
 | triwahyu di BERITA BONDOWOSO |
 | jobenk di BERITA BONDOWOSO |
Kajari Bondowoso Tidak Pandang Bulu
Kasus Krorupsi Lan/Wan Diputus
Bondowoso Kita
Putusan Kasus korupsi LAN/WAN (Local Area Network/Wide Area Network) senilai Rp.1,3 milyard, (03-04) telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bondowoso, ketua Majlis Hakim Sudiyatno SH, yang dibantu 2 anggota Bambang MS,SH dan Sri Mumpuni SH,dalam amar putusannya karena para terdakwa Bekti Setiawan Wakil Direktu CV Agung Perkasa dan Mansyur selaku Pimpinan Proyek telah menyakinkan bahwa perbuatan para terdakwa telah merugikan Negara sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2001 dan UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kedua terdakwa divonis berbebeda oleh Majlis Hakim. Sedangkan Putusan majlis Hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut kedua terdakwa 5 tahun penjara, sementara, JPU yang hadir dalam putusan tersebut, Eri Yudianto SH dan Rudi Hartono SH.
Bekti Setiawan wakil direktur CV Agung Perkasa divonis 3,6 tahun,belum dipotong tahanan, dengan membayar denda Rp.50 juta, subsidaer 6 bulan kurungan dengan mengembalikan uang Negara sebesar Rp.250 juta, sementara Pimpro LAN/WAN (Local Area Network/Wide Area Network Mansyur divonis 1,6 tahun juga masih belum dipotong tahan, dengan membayar denda Rp.50 juta, subsidaer 4 bulan kurungan dengan mengembalikan uang Negara sebesar Rp.100 juta.
Kuasa Hukum Bekti Setiawan, Eko Saputro SH.MH, menanggapi putusan yang dibacakan oleh majlis hakim menganggab bahwa, secara yuridis formal, hakim kurang mampu menyerap keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan sebelumnya, karena penyertaan Bekti digantungkan kepada Fajar Indrajit,”mestinya Pimpro dan panitia lelang dan penentuan sangsi denda tidak ada dasar fakta hukumnya” jelasnya. Namun, Eko selaku Pengacara pihaknya sangat menghormati keputusan majlis hakim,”saya atas nama klien menerima walaupun keputusan itu sangat jauh yang diharapkan saya selaku kuasa hokum Bekti” akunya. Eko juga menandaskan, pihaknya akan banding ke Pengadilan Tinggi.
Ditempat yang sama Kuasa Hukum Mansyur Sido Gatot SH. Bahwa apapun bentuknya yang diputuskan oleh Majlis Hakim, pihaknya sangat menghormati keputusan hakim, “semua yang telah diputuskan oleh majlis harus kita hormati” kata Gatot kepada sejumlah wartawan media cetak maupun elektronik, dikatakan, bahwa untuk kemungkinan banding, pihaknya akan berunding dengan kliennya, sementara ini pihaknya masih belum, bisa berkomentar,”nanti aja mas saya akan berunding dulu” ujar Gatot.
Terpisah,(31-03) Kajari Bondowoso I.Gedhe Djladha SH. Ketika dikonfirmasi diruang kerjanya menyatakan, kejaksaan akan berupaya untuk mengungkap semua pelaku korupsi yang ada di Bondowoso, namun, karena keterbatasan anggota sehingga langkah penyelidikan yang dilakukan oleh kejaksan belum masksimal.
Terkait sidang Lan/Wan, dan kemungkinan besar akan ada tersangka baru selain Bekti Setiawan dan Mansyur, Gede menyatakan, bahwa pihaknya telah mengambil langkah kearah itu,”kita sudah melakukan lidik, kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus Lan/Wan pasti ada” ujarnya. Dia menambahkan, pihaknya akan terus memantau perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh anak buahnya.
Ketika disinggung tentang target Pejabat Pemkab yang melakukan korupsi di Bondowoso, Gede mengaku, masih belum ada keputusan dalam tahap ini, namun, lanjut Kajari, pihaknya akan terbuka bagi siapa saja yang mau melaporkan pelaku korupsi di Bondowoso, “demi penegakan Hukum saya tidak akan pandang bulu,termasuk pejabat yang menyalahgunakan uang Negara, siapapun orangnya pasti akan diperiksa” ungkapnya. Yang terpenting sambungnya, cukup kuat bukti untuk melanjutkan ke Pengadilan. Ketika ditanya siapa saja yang menjadi target bagi pelaku korupsi di Bondowoso,”kalau masalah itu silahkan konfirmasi saja dengan Pidsus (Eri Yudianto SH. red.)” pungkasnya. (her)
Baperjakat tidak serius
Bupati Mashoed Impor Pejabat dari Banyuwangi
Bondowoso.
Sejak diberlakukannya PP 41 tentang Kelembagaan diseluruh Indonesia termasuk di kabupaten Bondowoso yang telah melakukan pelantikan kepada para pejabat eselon II/IV, sebelumnya Baperjakat sebagai perumus sekaligus penilai dalam menjaring para pejabat untuk mengisi kekosongan kursi yang selama ini vakum, berbagai langkah telah diambil sehingga telah menghasilkan beberapa pejabat dilantik oleh Bupati Bondowoso, namun, hasil penjaringan banyak menuai protes dari kalangan akademisi dan DPRD. Yang paling dipersoalkan adalah dengan datangnya pejabat import dari luar kota Bondowoso dari kabupaten Banyuwangi.pejabat import tersebut bernama Sukarwo yang sekarang menjabat sebagai salah satu kabid. Selain itu, tidak proposionalnya Baperjakat dalam menempatkan pejabat, sehingga tidak sesuai dengan besiknya.
Menyikapi persoalan pejabat import di lingkungan pemkab Bondowoso, Eko Saputro,SH,MH, dari pemerhati kebijakan publik di kabupaten Bondowoso, menyatakan, sebenarnya Bupati tidak perlu mengimport pejabat dari luar, soalnya, kata Eko, para pejabat yang setingkat dengan pejabat import banyak di Bondowoso. “kenapa Bupati harus mendatangkan pejabat dari luar kota, kenapa tidak mengangkat mereka yang sudah ada, apakah memang ada pesanan…?” Tanya Eko. Menurutnya kebijakan ini harus dipertanyakan, sebab, selama 10 tahun Mashoed menjabat Bupati dianggap telah gagal, karena, pengkaderan pejabat tiidak pernah dilakukan, bahkan kaderisasi hanya diperuntukkan kepada kroni-kroninya.”ini sangat jelas, Bupati Mashoed lebih mengutamakan kelompoknya dari pada karier pegawainya selama ini” ketusnya.
Senada juga disampaikan dari gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Komisi I. Drs. Hasyim Husnan, dia berpendapat bahwa, Baperjakat dengan Bupati Mashoed yang tidak serius dalam melaksanakan PP 41, karena banyaknya pejabat yang tidak sesuai dengan besiknya. Itu menandakan, kata Hasyim, Bupati sebagai pemimpin tertinggi dilingkungan pemkab telah gagal membina bawahannya. “kan sangat banyak pejabat yang cocok dengan besiknya, pun juga pangkatnya banyak yang telah memenuhi syarat” katanya.
Hasyim menambahkan, Baperjakat dengan Bupati terkesan mempolitisir komposisi para pejabat di pemkab Bondowoso, sehingga terkesan tumpang tindih yang efektifitasnya juga dipertanyakan. “PP 41 bukan ajang bagi-bagi kue, tapi hal ini adalah menyangkut tanggung jawab” tambahnya.
“saya hanya berharap komposisi yang telah ditetapkan oleh Bupati bisa optimal dan dapat dipertanggung jawabkan”imbuhya. (her)
FMPK Tuntut Hernanik dan Muhaimin Mundur
Bondowoso,
Sedikitnya puluhan orang Mahasiswa Universitas Bondowoso, yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Peduli Kampus (FMPK) (17-04) mengadakan demo damai depan rektorat, demo tersebut untuk yang kesekian kalinya. Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian oleh para civitas akademika kampus, menuntut agar Dra.Hernanik Rektor Unibo dan Muhaimin SH. Ketua yayasan diminta mundur dari jabatannya, pasalnya, kedua pimpinan tersebut ditengarai ada kongkalikong mengrogoti keungan Unibo, sehingga keberadaan Unibo dianggab carut marut, selain tuntutan mundur, mereka minta agar menegemen keungan kampus diaudit oleh Pembina yayasan.
Menurut kordinator demo Hendrik Nuryanto menyatakan, bahwa pihaknya hanya menginginkan keterbukaan dan ketransparanan dalam mengolah menageman Unibo, soalnya, kata mahasiswa FKIP ini, selama Hernanik menjadi Rektor tidak perubahan yang signifikan, bahkan, Hernanik terkesan selalu dikendalikan oleh Muhaimin selaku ketua yayasan.”kami menuntut Rektor agar memenuhi kebutuhan Unirversitas sesuai dengan mekanisme” katanya. Dia mengakui bahwa, dengan tidak adanya PR.2 dan PR.3 serta Senat Universitas, menandakan ketidak beresan dalam mengatur managemen Unibo, “masak Unibo yang memiliki 3000 mahasiswa tidak lengkap,sepertinya persoalan ini tidak akan pernah terungkap kalau Rektor masih bersikap egois” terangnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh H. Imron Pembina yayasan, pihaknya telah sering kali melakukan tegoran maupun tersurat kepada Rektor agar perubahan yang dikehendaki oleh mahasiwa diperhatikan,”sekarang kepercayaan yang diberikan kepada rektorat Unibo sepertinya diabaikan” ujarnya singkat.
Ditempat yang sama Dra.Hernanik Rektor Universitas Bondowoso yang didampingi suaminya Agus menjelaskan kepada sejumlah wartawan, bahwa gerakan FMPK dianggap tidak mewakili, bahkan, Hernanik pesimis, menganggap segelintir mahasiswa yang melakukan demo tidak mewakili mahasiswa lainnya. “buktinya mereka hanya dibuat tontonan oleh teman-temannya”tandasnya.
Hernanik dengan bangga juga menerangkan tentang keberhasilan yang telah dicapai selama memimpin Unibo, termasuk penghargaan Tata Kelola yang diterima di Sangrila Hotel dari Dirjend. Dari 300 Universitas hanya 64 yang menerima penghargaan itu.” Unibo mendapat rengking ke 24 dari 64 Universitas se Indonesia” terangnya. Dia juga menyatakan bahwa, pihaknya telah membangun pondasi Unibo yang kokoh sehingga kelengkapan kebutuhan kampus telah terpenuhi, Tapi Hernanik tidak dapat memberikan penjelasan tentang kekurangan yang disampaikan oleh para pendemo.
Namun, sepertinya Hernanik tidak mau mengakui kelamahan yang telah menjadi sorotan dari berbagai kalangan akademika kampus dan diluar kampus. (her)
Ketua DPRD Bondowoso Tantang Wartawan dan LSM
BONDOWOSO,
Sedikitnya 200 orang wartawan cetak dan elektronick dan LSM yang tergabung dalam Aliansi Jurnalist dan LSM (AJL) kabupaten Bondowoso, (24-04) ngluruk gedung DPRD Bondowoso, pasalnya, AJL mempertanyakan kinerja PANSUS DPRD dalam perekrutan PANWAS Pilkada tahun 2008, disinyalir, PANSUS ada main dengan orang-orang yang telah direkrut.
Awalnya PANSUS, menerima Ahmad SE masuk dalam jajaran Panwas yang diduga tidak jelas kapasitasnya, bahkan, Ahmad telah mengatasnamakan utusan dari unsur Pers, sedangkan Ahmad sendiri selama ini berprofesi sebagai Pendamping program milik pemerintah, baik kabupaten Bondowoso, Propinsi dan Pusat. Diduga masuknya Ahmad sengaja disusupkan ke Panwas oleh oknum anggota DPRD. Selain itu, Ahmad terkesan dianak emaskan oleh oknum DPRD, sehingga semua bentuk kegiatan maupun program dari pemerintah Ahmad selalu lolos menjadi pendamping.Tuntutan AJL kepada PANSUS agar mengkaji ulang keputusan yang telah diambil oleh PANSUS. PANSUS sendiri dalam merekrut Ahmad sebagai Panwas hanya melihat dari sisi adminstrasi, tidak melihat uji pibliknya.
Koordinator demo, Totok Sudariyanto menyatakan, bahwa, kebijakan yang telah diambil oleh PANSUS terkesan dipaksakan, sehingga kebaradaan Ahmad sebagai Panwas dipertanyakan. “bagaimana dia berkerja dengan baik di Panwas, wong jabatannya banyak merangkap” ujarnya. Selain itu, efektifitas dalam melaksanakan tugas sebagai Panwas dipastikan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Orator demo HM.Fadilah yang mewakili dari unsur Pers, ketika menyampaikan orasinya tentang kinerja H.A.Dafir sebagai ketua PANSUS dianggap tidak profesional sebagaimana aturan.”okelah Dafir sekarang berlindung di PP atau UU,tapi, dia tidak bisa membohongi kami”kata Fadil. AJL hanya mengingatkan, agar DPRD yang merupakan jelmaan rakyat tidak bersikap arogan dalam mengambil keputusan. “jangan mentang-mentang karena kroninya, lalu seenaknya merekrut orang tanpa melihat latar belakangnya”jelasnya.
M.Toyyib dari unsur LSM juga menyatakan, bahwa DPRD Bondowoso terkesan telah membodohi Wartawan dan LSM, padahal,kata Toyyib, mereka (Pers dan LSM. Red.) bukan orang-orang licik seperti oknum DPRD yang hanya pintar menyiasati APBD.”itu bukan rahasia umum, oknum DPRD bukan lagi wakil rakyat. Tapi wakil kroni-kroninya” ujarnya.
Sementara itu,Edy Suryono, Pimpinan Redaksi Majalah Gema Aspirasi terbitan Bondowoso, menyatakan, bahwa, keberadaan Ahmad dengan PANSUS perlu dipertanyakan. Menurutnya, selama ini sepak terjang Ahmad dengan oknum anggota DPRD sangat terlihat, dipastikan Ahmad selalu masuk dalam perekrutan.”buktinya, setiap ada pendaftaran Pocong, ikut jadi pocong, ada pendaftaran setan ikut jadi setan, lalu kalau ada pembukaan pendaftaran ke penjara, bagaimana…?”ketusnya.
Sebelum membubarkan diri para kuli tinta dan LSM terlebih dahulu secara simbolis memberikan kado yang berisi pakaian dalam perempuan (kolor) kepada ketua DPRD H. Dafir, namun, sebelumnya Dafir tidak mau keluar menemui para demonstran, karena dikatakan pengecut, akhirnya keluar. Tapi sebelum menerima kolor Dafir sempat bersitegang dengan HM.Fadilah, bahkan, Ketua DPRD tersebut sempat menyinggung tentang saham di salah satu majalah terbitan Belitar Ditektif Kelud.”saya punya saham di kelud” akunya. selain itu, ia juga menantang para Demonstran, “kalau melaporkan masalah ini jangan hanya ke KPU pusat, langsung aja PANSUS digugat ke PTUN” tantangnya dihadapan sejumlah wartawan dan LSM.
Menanggapi tantangan dari Dafir ketua DPRD Bondowoso, para demonstran langsung menyatakan sikap untuk membongkar kasus yang dilakukan oleh kalangan pejabat di Bondowoso termasuk DPRD. (her)
segala sesuatu yang ada di bondowoso perlu untuk dilakukan suatu gerakan yang mampu memberikan perubahan terhadap bondowoso. saya sangat setuju apabila ada penyisiran dikalangan DPRD Bondowoso, dan saya siap membantu rekan-rekan yang mempunyai keinginan untuk memberikan yang terbaik untuk Bondowoso.karena selama ini saya pikir Bondowoso selalu dijual terhadap orang luar, H. dafir memberanikan diri menentang para demonstan karena dia mempunyai mitra yang bersemayam di Pendopo.. dan apabila teman-teman mampu menggugah hati para mahasiswa dibondowoso saya yakin kita akan lebih menjadi kuat dengan itu.. Bondowoso selama ini hanya menjadi bingkai foto yang terpajang namun tidak ada figur didalamnya yang mampu memberikan kebijakan yang selayaknya…mari kita pejuangkan demi BONDOWOSO kedepan..Semoga..
Santri dan Alumni PP Walisongo Wajib mendukung Amin Said.
Bondowoso Kita.
Setelah direkomnya Drs.H.Amin Said Husni sebagai calon Bupati Bondowoso 2008-2013, oleh DPP PKB Jakarta beberapa waktu yang lalu yang didampingi Ir.H.Haris Sanhoji sebagai calobn wakil Bupati, tampaknya mengundang simpati dan optimis para pendukung Amin Said, apalagi setelah mengembalikan formolir pedaftaran, yang diterima langsung ole ketua KPUD,Muniri S.Ag. walaupun sebelumnya ada kendala karena beberapa kader dari partai pemenang pemilu tahun 2004 kamarin tidak mendapat rekom dari induk pimpinan partai di Jakarta. Namun, hal itu tidak menjadi persoalan yang sangat berarti, mereka, para kader partai yang tidak mendapat rekom tetap menerima dan legowo, bahkan, disepakati wajib mendukung dan mensukseskan kemenangan Amin Said pada pilkada 23 juli yang akan datang.
Dukungan untuk Amin Said juga datang pengasuh pondok pesantren Walisongo Mimbaan Situbondodo, KHR Kholil As’ad. Hal ini dibuktikan setelah Bondowoso Kita (13-05) bertandang ke Ponpes yang memiliki 5000 santri laki-laki dan perempuan tersebut menyatakan bahwa, pihak pesantren Walisongo sangat mendukung, bahkan dalam waktu dekat KHR Kholil As’ad akan turun ke Bondowoso untuk sosiali kepada santri dan alumni walisongo dan juga kepada warga NU yang ada di di kota tepe.
Menurut putra Almarhum KHR As’ad Samsul Arifin ini kepada Bondowoso kita, menyatakan, bahwa, Amin Said merupakan calon yang mendapat legitimasi dan kepercayaan dari Gusdur, hingga pihaknya tidak salah apabila mendukung dan memenangkan Amisn Said.”saya hanya titip kepada santri dan alumni Walisongo dan warga NU di Bondowoso, agar mensukseskan Amin Said sebagai Bupati Bondowoso”tegasnya.
Dijelaskan bahwa, Amin Said dan Haris Sanhaji, adalah pasangan yang serasi untuk memimpin Bondowoso kedepan. sekali lagi, kata Kiyai Kholil, atas nama keluarga pondok pesantren Walisongo, menghimbau kepada seluruh santri dan alumni agar Amin Said dan Haris Sanhaji didukung sepenuhnya. “kalau Amin Said didukung berarti telah mendukung saya, insya Allah, dukungan saya telah direstui dan mendapat ridha dari Allah ” ujar Kiyai Kholil kepada Bondowoso kita.
Kiyai kharismatik dari tapal kuda ini menandaskan, bahwa kemenangan Amin dan Haris nanti adalah kemenagan warga Bondowoso.”saya hanya berharap kepada semua santri dan alumni Walisongo tidak salah memilih”tandasnya.
Selain itu, Kiyai Kholil menjelaskan bahwa, Amin Said, adalah pilihan Gusdur, maka warga NU, dihimbau untuk mendukung Amin Said. “saya yaqin dan percaya kepada Gusdur karena, pilihan Gusdur tidak sembarang meimilih untuk menjadi calon Bupati”terangnya.
Sementara itu, salah satu santri putri asal Bondowoso, menyatakan bahwa, pihaknya akan mematuhi apa yang menjadi keputusan Kiyai, menurutnya, pilihan dan dukungan kiyai wajib dita’ati. “sebagai santri yang baik, saya dan teman-teman santri harus mengikuti kehendak kiyai” kata Ismawati asal desa Kejayan ini.
Masih Ismawati, pihaknya akan mengajak teman-temannya, untuk mendukung dan mensukseskan Amin Said.”mau gimana lagi kalau diperintah kiyai, ya kita harus mengikuti langkah beliau”pungkasnya. (her)
Pendamping PAUD Acak-acakan
Diknas Bondowoso tutup Mata
BONDOWOSO,
Program peningkatan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang menjadi program Pendidikan luar Sekolah (PLS) di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bondowoso tahun 2008 ini, mendapat sorotan dari berbagai kalangan, terkait dengan carut marutnya pendampingan.
Informasi yang dihimpun Bondowoso Kita menyebutkan bahwa, pendamping yang direkrut oleh Dinas Pendidikan Nasional Bondowoso, ada yang terikat dengan Dinas lain, padahal, sesuai dengan pengumuman Dinas Pendidikan di media cetak bahwa, pendamping PAUD tidak boleh terikat kontrak dengan Dinas lain, namun, tampaknya Dinas Pendidikan masih merekrut pendamping yang telah mendampingi di program lain. Bahkan, kuat dugaan, Diknas telah mengesampingkan kaidah dan tidak sesuai dengan pengumuman yang dilakukan selama ini.
Menurut Kasi PAUD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bondowoso, Dra, Murni,M.Si, ketika dikonfirmasi lewat telpon selulernya (7-5) mengatakan, bahwa, pendamping PAUD tidak boleh terikat kontrak dengan Dinas lain, seperti yang telah diumumkan lewat media.”semua pendamping sudah menandatangani pernyataan”kata Murni, ia juga menambahkan, Sesuai dengan surat pernyataan yang ditanda tangani diatas matrei 6000, pendamping PAUD tidak terikat kontrak dengan Dinas manapun,”jadi tidak punya alasan untuk mengingkari pernyataan itu”terangnya.
Menyikapi persoalan pendamping PAUD yang direkrut dan merangkap di pendampingan Dinas lainnya, HM.Fadilah, Koordinator presidium Aliansi Jurnalis dan Lembaga (AJL) kabupaten Bondowoso, kepada Bondowoso Kita mengatakan, bahwa, jika ternyata Dinas Pendidikan Nasional Bondowoso masih tetap mengangkat pendamping yang merangkap pendampingan di Dinas lain, perlu dipertanyakan, soalnya, kata Fadil, masih banyak pendamping yang lebih mampu dan professional, “tidak hanya sekedar mencari keuntungan dari pendampingan” ujarnya.
Selain itu, sambung Fadil, Dinas Pendidikan Nasional harus lebih selektif dalam merekrut pendamping, dikawatirkan,kalau banyak merangkap dapat dipastikan efektifitas dalam melakukan pendampingan tidak akan efisien.”saya pesimis jika pendamping banyak merangkap akan berdampak kepada yang didampingi”tegasnya.
Dinas Pendidikan Nasional Bondowoso, lanjut Fadil, jangan hanya karena dekat dengan pejabat yang lain atau ada titipan, sehingga dengan mudahnya memberikan tempat dan fasilitas kepada pendamping yang merangkap jabatan. “tolong Diknas lebih proposional dan menjaga nasib anak-anak PAUD itu lebih diperhatikan, jangan hanya memberikan perhatian kepada pendamping”pungkasnya.
Terkait dengan pendamping yang merangkap di Dinas lain, Kepala Dinas Pendidikan Nasional kabupaten Bondowoso, Drs,Paiman S.Pd. sampai berita ini ditulis tidak dapat dihubungi, bahkan ketika dihubungi lewat telpon selulernya tidak diangkat. (her)
Pilkades Grujugan Kidul Cacat Proses
BONDOWOSO,
Pasca Pemilihan kepala desa di desa Grujugan kidul (19-05) sampai saat ini masih belum ada keputusan final, gelombang protes dan demo terus berlanjut dari kubu Taufan Firdaus, mereka masih menuntut panitia agar mempertanggung jawabkan pelaksanaan yang dianggap telah merugikan kubu Taufan, bahkan, sebelumnya warga yang merasa dirugikan oleh berita edisi 68 sebelumnya karena telah menyebutkan perolehan angka sementara dari kedua kubu, Abdul Rauf dengan perolehan suara 1643 danTaufan Firdaus mendapat 1632 suara. Hal itu dianggab tidak pernah ada, karena pengumuman secara resmi oleh Panitia masih belum dilakukan baik secara tersurat maupun siaran. Warga minta agar panitia melakukan pengumuman secara terbuka dihadapan warga Desa Grujugan Kidul.
Menurut Zainol,yang mewakili warga, hasil perolehan suara kedua kubu masih belum diumumkan oleh Panitia, sehingga warga merasa bahwa pemberitaan dibeberapa Media dianggab tidak benar, mereka menginginkan pengumuman itu dilakukan oleh Panitia. “kami ingin kejelasan dari panitia, siapa pemenang pilkades yang sebenarnya” Kata Zainol. Dijelaskan,bahwa pihaknya juga meninginkan agar Panitia lebih terbuka, sehingga tidak kesan ada rekayasa atau permainan sehingga menguntungkan salah satu calon.”saya berharap ketua panitia berani mengambil sikap sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya” Ujarnya.
Ditempat terpisah, Hasyim Husnan S.Ag, anggota Komisi I DPRD Bondowoso, berpendapat bahwa, hasil pemilihan kepala Desa di Desa Grujugan Kidul tersebut banyak ketidak beresan, sehingga pihaknya menganggap wajar jika warga menuntut agar Pilkades minta diulang, selain itu, jauh sebelum pilkades dilaksanakan nitralitas semua perangkat, BPD dan Panitia lebih condong kepada salah satu calon.”jangan salahkan warga ketika melakukan protes, karena memang ulahnya” Kata Hasyim. Hal itu akan menimbulkan cemburu sehingga rawan kisruh.”Kisruh Pilkades Grujugan menurut saya diakibatkan kegagalan pemahaman dan kelemahan kontrol terhadap pelaksanaan PERDA tentang PILKADES.” terangnya. Menurutnya, pengaduan yang masuk ke DPRD, sangat bervariasi, indikasinya, ada tahapan-tahapan pilkades yang cacat hukum, seperti Anggota BPD yang menjadi panitia, kertas suara yang tidak berstempel, kades yang belum mengundurkan diri meskipun mencalonkan lagi. Seharusnya, lanjut Hasyim, tim verifikasi memantau pelaksanan pilkades dalam setiap tahapannya. “bukan menunggu hasil dan komplain, ada anggaran daerah atau uang rakyat yang dibayarkan untuk itu.” jelasnya.
Politisi asal desa Tamanan ini menegaskan, dalam hal penyelesaian masalah, selalu digunakan pasal 37 dan pasal 38 pada perda nomor 7 tahun 2006 yang mengatur tentang penyelesaian sengketa pilkades. Sengketa, kata hasyim, adalah perbedaan penafsiran terhadap satu objek persoalan yang secara fisik memang tidak memiliki kejelasan. Dalam kaitannya dengan sengketa ini, Pemkab membentuk tim pengawas yang di-SK Bupati untuk menyelesaikan persoalan yang di sengketakan. Dan ini tidak akan mempengaruhi dilaksanakannya pelantikan.
Di tegaskan pula tentang makna SENGKETA, menurutnya, apabila hal yang dipersoalkan adalah menyangkut kesalahan proses dan jelas-jelas terjadi, maka hal tersebut bukan lagi sengketa, tapi CACAT PROSES, Yang berimplikasi pada cacatnya hasil pilkades alias CACAT HUKUM. Dalam pandanganya, yang di Grujugan Kidul adalah CACAT HUKUM, dan penggunaan pasal 37 dan pasal 38 tentang sengketa pilkades menjadi tidak relevan. Apabila terjadi pelantikan, maka yang melanggar PERDA bukan lagi panitia pilkades, tapi juga pemerintah kabupaten Bondowoso. Selain itu, Pemkab diharapkan harus lebih bijak dan arif, agar persoalan Pilkades tidak seperti ini terus, apalagi sekarang menjelang Pilkada. Untuk menghindari gelombang demo yang lebih besar dari warga, pihak pemkab harus segera mengantisipasi, dengan cara melakukan pendekatan secara persuasif, sehingga kedua kubu yang bersengketa dapat meredam warga pendukungnya.”tapi ingat, jangan melakukan pelantikan sebelum semuanya beres” tegas Hasyim. (her)
Sebetulnya, yang menjadi penyebab kerancuan hasil Pilkades Grujugan Kidul adalah adanya beberapa oknum “wakil rakyat” [?] yang bermanis muka, pura jadi pembela, seperti pahlawan kesiangan, padahal endingnya, dia ingin memmancing di air keruh. Si “wakil rakyat” tersebut hendak menggiring suara rakyat Grujugan Kidul agar memilih salah satu calon BUpati. Sepintas, dia pandai dalam berbicara, padahal sebenarnya dia bodoh. Tak mengerti hukum. Maunya memutarbalikkan Perda, tapi akhirnya dia tetap kalah juga. Hahaha… Dia berpikir, rakyat Grujugan akan mudah di bodohi. Mentang-mentang berstatus “wakil rakyat”. Dia tidak tahu, bahwa kepiawaian dalam memainkan perda tidak menjamin dia dapat memainkan kebenaran. Sekarang dia KALAH TELAK. Bapak Abd. Rauf, kades terpilih kini benar-benar di LANTIK dan disaksikan oleh beribu mata rakyatnya. Bapak Abd. Rauf dilantik dengan diiringi oleh derai air mata dan doa ppara warga. Tidak dengan permainan suara atau pembagian uang. Sungguh kebenaran takkan luluh oleh tipu daya setan yang berbaju “wakil rakyat”. Sekarang, pergilah dari desa Grujugan Kidul. Kami muak dengan kedustaanmu…. Awas KUALAT kau, yaaaa…………
Bahwa banyak kasus surat tanah yang tidak pernah tuntas sebenarnya menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi pada pemerintahan desa grujugan kidul. Dan Rahasia umum bahwa sebenarnya dibalik hasil akhir dari proses ini adalah para petaruh. Grujugan Kidul mungkin lebih butuh para petaruh daripada wakil rakyat
Kasus surat tanah yang tidak pernah tuntas di Grujugan Kidul adalah bukti bahwa P. Rauf (sebagai kades waktu itu) sangat berhati-hati sekali dalam mengambil kebijakan. Toh, kalaupun dia menyelasaikan atau tidak, dia tidak pernah memancing di air keruh dengan cara memeras salah satu atau kedua pihak yang bersengketa. Hal ini berbeda dengan kades sebelumnya, yang nota bene masih keluarga besar Mas Yus. Setiap ada sengketa tanah akan berujung pada kerugian kedua belah pihak, apakah itu yang menang atau yang kalah. Kerugian tidak hanya berupa pungutan liar yang jumlahnya terkadang melebihi harga jual tanah yang disengketakan, tetapi juga kerugian psikis yang beropa teror. Pak Rauf tidak begitu… Dia tidak mau menyelesaikan masalah tanah karena ada ketidak sepakatan antara kedua belah pihak.
Yang patut diketahui juga, fenomena petaruh adalah tradisi yang wajar dalam proses pilkada. Apakah pihak Yus juga tidak didukung oleh para petaruh? Tolong diinvestigasi lagi, jangan mengkambingkanhitamkan para petaruh. Menurut saya–dan ini persepsi mayoritas rakyat Grujugan Kidul–keterlibatan petaruh dfalam pilkades itu wajar. Yang tidak lucu adalah, ketika wakil rakyat ikut campur (membiayai, menintervensi, dan mengerahkan massa) dalam proses pilkades (?!) Wakil rakyat buka tandingannya dengan kepala desa atau rakyat desa. Tapi, wakil rakyat tandingannya dengan Bupati…. Tapi, dalam masalah Grujugan Kidul, wakil rakyat MAU MAKAN RAKYAT dan pilihan rakyat, untuk meudian diarahkan membela Bupati yang sudah sering kali makan rakyat, lalu memilih calon yang NYATA-NYATA PEMANGSA UAG RAKYAT…. (kasus BLBI,hihihihi… ngeri) Apa karea sudah dapat JATAH dari Bupati, sehingga harus mau makan PAK TENGGI (?)
Ingat, kalau petaruh hanya merugikan beberapa gelintir orang saja, tapi WAKIL RAKYAT merugikan, mendalimi banyak rakyat. Siapa yang lebih berdosa? Tanyaka pada hati nuranimu…..
ketika wakil rakyat ikut campur (membiayai, menintervensi, dan mengerahkan massa) dalam proses pilkades (?!).
Tulisan bagus bung Roby, karena anda pakai tanda (?!) untuk hal-hal yang masih berupa prasangka. Namun nampaknya perlu kejelasan tentang apa yang terjadi di gedung wakil rakyat dan anda bisa cross cek pada semua anggota komisi I. Wacana yang berkembang adalah:
1. “silahkan lantik, tapi selesaikan dulu persoalan masyarakat, jangan sampai ada konflik horisontal!”. 2. Jika mau menggunakan MEDIASI, pahami dulu maknanya, bukan main sembunyi, tap pertemukan pihak-pihak yang bertikai agar sama-sama memberikan argumennya, dan pemkab tidak salah mengambil keputusan
Toh memang seperti itulah seharusnya, bahkan rasulullah juga menganjurkan tabayyun untuk hal-hal yang belum jelas, dan ironisnya ini tidak dilakukan tim pemkab. Sampai hari ini belum ada yang bisa menjawab tentang sisa surat suara dan beberapa hal lain yang memang menjadi persoalan di lapangan.
Bahwa anda adalah pendukung pak rauf, boleh saja. PAk Rauf memang baik karena tidak pernah menyelesaikan masalah (kata anda :”Dia tidak mau menyelesaikan masalah tanah karena ada ketidak sepakatan antara kedua belah pihak”). Juga baik karena pada akhirnya setiap warganya tidak bisa mendapat tanda tangan untuk syarat berobat masyarakat miskin.
Ini inti persoalan yang terjadi. Anda cukup pandai saya rasa, dan semoga dapat membangun masyarakat sesuai dengan pengetahuan yang anda miliki. Semoga Allah senantiasa memberi hidayah bagi kita semua, Amin…
Kok Mas Roby seperti orang Kristen yang mengenal dosa turunan. Kalau saudaranya salah apa lalu adiknya akan otomatis salah. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan kata Rhoma Irama. Kok kalau Raup benar terus, yang lain salah terus, kayak tuhan saja bisa menilai keadaan orang.
Saya setuju dengan dprd yang memikirkan konflik di masyarakat. Kalau mas… kan Cuma mikir taruhan yang katanya wajar, taruhan kok wajar ya kurang ajar mas…bicara dosa dan Allah tapi taruhan boleh, islam apa anda itu. Akhirnya saya paham cara mikir anda yang memakai dua standar, bicara dosa tapi ada yang haram katanya wajar. Raup jadi kades dan tidak melaksanakan tugas yang seharusnya malah dibela seakan baik hati. Saya kira anda tahu, masalah tanah itu masalah hak bukan masalah kesepakatan dua pihak.
Di jaman ini, banyak orang yang pintar bersilat lidah seperti anda, ternyata kosong blong..Anda tidak akan perduli dengan yang lain, yang penting raup menang. KAlau masalah musuhnya raup setahu saya dibiayai rakyat, bukan hasilnya dari uang surat2 tanah yang tidak dikembalikan itu
Sebagai warga grujugan, kayaknya saya merasa terpanggil untuk urun rembuk terkait dengan kemajuan desa saya. Begini, semestinya polemik dalam prosesi pilkada Grujugan Kidul sudah selesai. Hal ini ditandai dengan telah dilantiknya Bp. Kiyai Abd. Rauf, S.Ag. sebagai kades Grujugan Kidul (selanjutnya disingkat GK) beberapa waktu yang lalu. Dengan telah pelantikan tersebut, pertanda bahwa Kiyai Rauf adalah pemenang mutlak. Kalaupun masih ada pihak-pihak yang mau menggungat atau mempermasalahkannya, mereka itu tak lain adalah para pecundang demokrasi yang berpura-pura mengatasnamakan suara rakyat, padahal ia sampah masyarakat. Mengapa saya katakan sampah, karena terbukti tindakan mereka tidak jauh-jauh dari sampah. Kita lihat, bagaimana sebuah bangunan balai desa yang ditumpuki sampah. Artinya, tidaklah suka bermain sampah kecuali mereka yang memang diotaknya sudah dipenuhi sampah. Dan yang main-main dengan sampah itu adalah yang tidak pro Kiyai Rauf. Hidup Kiyai Rauf.
Saya menggaris bawahi tulisan-tulisan diatas. Bahwa memang dalam Islam tidak ada dosa turunan. Tetapi, bukankah “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya”?. Ingin bukti?
Semenjak GK dipimpin oleh kades Asmoro,kakek dari Mas Yus, rakyat selalu dirugikan. Hal ini berlanjut sampai pada pemerintahan anaknya, Hanaki, yang tidak lain adalah ayah dari Mas Yus. Beliau selalu membuat kebijakan-kebijakan yang menyakitkan rakyat. Tanah desa (catoh) raib tak jelas entah kemana. Akhir-akhir ini terungkap bahwa tanah itu dijual. Lumbung desa yang semestinya menjadi hak rakyat, juga kini tinggal nama saja yang hanya bisa jadi tempat pemberhentian angkutan desa. Coba anda tanya, siapa yang menjual bangunan Lumbung yang terbuat dari pohon jati berkualitas itu?
Selanjutnya, ketika kepemimpinan GK diteruskan oleh Saiful, anak dari Hanaki sekaligus kakak dari Mas Yus, sistem arogansi dan diktator kembali diterapkan dengan gaya baru yang lebih menyakitkan. Hal ini bukan hanya dirasakan oleh segelintir rakyat saja, tetapi oleh hampir semua masyarakat.
Kekuatan dinasti Pak Tenggi Lajuh (keluarga Mas Yus), bukan karena kasantunan dalam mengayomi rakyat, tapi karena dikelilingi oleh para bromocorah yang konon kebal hukum. Desa saya ibarat sebuah negeri tempat penampungan para pencuri sapi dan para residivis. Masyarakat GK malu dengan desanya sendiri.
Namun akhirnya, rupanya Allah masih berkenan untuk menyelamatkan desa saya dari kekejian para pemimpinnya. Kiyai Rauf tampil sebagai pemimpin yang dinanti-nanti. Ia ibarat Satrio Piningit desa kami. Silsilahnya masih bersambung dengan Bujuk Anom, perintis desa kami. Kesantunannya, keramahannya, dan keberaniannya terbukti nyata di depan mata rakyat GK. Ia berani menentang kebijakan-kebijakan Pak Tenggi. Ia melibas habis oknum-oknum penadah dan pencuri sapi yang selama ini asyik melenggang di bawah lindungan keluarga Tenggi Lajuh.
Hahahahaha…. Saya kok curiga sama anda yang ngotot ingin memperjuangkan Mas Yus sebagai kades GK. Asumsi saya; jangan2 anda bukan orang GK ya? Ato anda mendapat dana dari anggota DPR yang selama ini menyokong dana untuk Mas Yus… Ayo jawab.
Peta perpolitikan di GK pra pilkades sangat mudah ditebak. Kiyai Rauf didukung oleh mayoritas rakyat dan beberapa kiyai desa yang ikhlas. Sementara Mas Yus didukung oleh sebagian rakyat yang memiliki kesamaan karakter dan prilaku, seperti suka mabuk, pencuri sapi, dsb. Ada juga sih beberapa “kiai” [?!] yang mendukung Mas Yus, tapi masyarakat GK sudah tau tipologi kiai-kiai pendukung Mas Yus adalah yang suka menjilat, suka cari muka, suka cari sensasi. Ada yang pernah menyembelih anjing, ada yang suka menjual daging kurban, tah begitulah….
Secara investasi politik, Kiayi Rauf didanai oleh P Budi. Mungkin ini yang anda maksud dengan petaruh. Dan pra pilkades, sebetulnya Mas Yus sering ke P Budi untuk minta dukungan dana. Tapi kasihan sekali, P Budi lebih punya nurani daripada para “kiai-kiai” gadungan itu. Pak Budi lebih menentingkan masa depan rakyat GK.
Sementara mas Yus–ini rahasia umum–didukung oleh seorang saudagar lombok skala nasional; juga oleh Mas Hasyim yang anggota DPRD PKB. Tendesinya, semua tahu bahwa mas yus dengan mas hasyim masih ada hubungan kekerabatan. Disamping itu, mas hasyim juga pernah berhutang budi kepada mas yus, karena mas yus telah membantu mas yus dalam perolehan suara menujua anggota legeslatif. Politik etis ala kolonial kembali muncul dalam pilkades GK. Dan kalau Yus menang, rakyat Grujugan Kidul akan diarahkan untuk memilih Amin Said sebagai Bupati Bondowoso. Ok, orang bondowoso bisa dibeli, tapi orang grujugan kidul masih punya harga diri untuk harus memilih bupati yang jago kuropsi. Apapun taruhannya.
Secara politis, memang ada peta yang tidak seimbang. Kiyai Rauf didukung oleh rakyat kecil, tukang buat batu bata, blantik sapi, petani. Dan mas Yus, didukung oleh orang-orang pandai, pegawai kecamatan,pegawai pemkab, mahasiswa, dosen. Tapi rupanya, meskipun pendukung Kiyai Rauf hanyalah tukang batu bata, mereka mampu mendobrak pertahanan perda dan dapat melenggang di pendopo, Akhirnya, Almukarram Bapak Kiyai Abd. Rauf, S.Ag. pun dilantik dengan diiringi oleh tangis dan doa rakyat GK yang merindukan kesejahteraan dan kedamaian. Dan, kubu Yus hanya bisa berteriak-teriak di depan kantor desa GK yang dipenuhi sampah sebagaimana otak dan hati mereka yang penuh sampah.
Pendukung Yus yang konon terdiri dari orang-orang pintar, mahasiswa, kiyai [?], dosen [?], pejabat, ternyata tak ubahnya raungan singa ompong saja. Demonstrasi yang mereka gelar hanya diikuti oleh segelintir orang dan tak pernah berhasil. Jangan-jangan tim negosiator yang masuk untuk bertemu pejabat sudah dikasi uang penutup mulut. He3.
Lalu bagaimana dengan demo kubu kiyai Rauf? Sukses dan diikuti oleh hampir seribu masyarakat Grujugan Kidul. Ada fenomena menarik pasca demo itu. Dimana, senja hari setelah demo itu dilaksanakan, kubu Yus langsung menyebar isu bahwa yang ikut demo itu bukan rakyat Grujugan Kidul murni, tapi dodatangkan dari Rancang dan beberapa tempat lain oleh P. Budi.
Hahahaha…. semua tertawa. Ketakutan itu begitu kentara. Rasa ciut mulai nampak. Ternyata nyali kubu Yus tak seperti yang digembargemborkan. Padahal semua yang hadir, atau bahkan yang sempat menonton di media tahu, bahwa demo kubu Kiyai Rauf adalah demo simpti dan tertib. Dengan sistem pengaturan pengerahan massa yang rapi, yang tidak membuka ruang bagi penyusup dari manasaja. Jangankan warga lura desa, kubu Yus pun tak mungkin masuk dalam barisan itu. Karena semua diberi tanda pengenal… Ini baru demonstrasi, bukan rekreasi di depan kantor bupati, kawan…
Intinya, kalau anda adalah rakyat GK, tataplah permasalahan ini dengan jernih. Jangan terbawa emosi. Saya yakin anda punya nurani. Biarkanlah rakyat Grujugan Kidul menata kehidupannya sendiri dengan baik di bawah kepemimpinan Almukarram Kiyai Abd. Rauf, S.Ag. Jangan pancing rakyat dengan isu-isu yang basi. Semua tahu, bahwa statemen-statemen yang beredar terkait dengan pelengseran, kecurangan, atau kenegatifan pilkades dan Kiyai Rauf, semua tidak muncul dari kubu Yus an-sich. Tapi, ada provokator yang men-setting, baik dan sisi isu maupun pendanaan.
Katakan pada juragan anda, apakah ia seorang pengusaha, anggota legislatif, bromocorah, kiai gadungan, atau apapun saja; rakyat Grujugan Kidul masih memiliki nurani untuk menyeleksi isu dan ancaman yang tidak populer dan kampungan. (Wong Grujugan Aseli, Lho…)
Saya sependapat polemik itu sudah usai dan Kyai Rauf sudah di lantik dengan sukses berkat hati nurani Pak Budi juga. Biarlah yang berlalku seperti kasus sertifikat yang tidak pernah jadi walau uang sudah dibayarkan menjadi urisan Kyai Rauf dengan Tuhannya. Biarlah rakyat yang tidak mendukung dalam pilkades senantiasa tidak bisa dapat tanda tangan kades misalnya untuk berobat, walaupun dia termasuk masyarakat miskin. Mugkin pemerhati pesantren juga akan membuat definisi baru tentang makna “KYAI” seperti ini…
Anda orang yang hebat dan yakin tentang setting, pendanaan, dan segala macam..saya perlu belajar cara membuktikan sesuatu kepada anda. Juga tentang makna “nurani” ala anda dan Pak Budi itu…
Salam kenal…aq nak pujer bondowoso…bos gabung di komunitas mahasiswa bondowoso di facebook dunk…ada amin(bupati) juga disitu, jadi pak bos bisa sampaikan unek2 pak bos disitu..ok!! Maju terus Bondowosoku tercinta
Hai, trims komentarnya..sudah ada akun saya di facebook, pake nama hasyim husnan
berjuanglah bondowoso , jangan sampai tertinggal dari daerah lain
Bila kita melihat data BPS Bondowoso merupakan kabupaten miskin di Indonesia, dilihat dari PDB maupun kriteria lain memang Bondowoso patut untuk diperhatikan dengan serius oleh pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso sebagai Instansi yang paling bertanggung jawab langsung terhadap keadaan masyarakat Bondowoso.
Namun, sayang seribu sayang, keadaan masyarakat yang sedemikian memprihatinkan tidak direspon oleh Para Pejabat yang berkuasa di Bondowoso. Mereka Justru Sibuk saling berseteru, hal yang tidak pantas dilakukan oleh Korps Pegawai Negeri Sipil. Rumor yang beredar bahkan perseteruan antara Bupati yang didukung sekda dengan Wakil Bupati telah mengakibatkan Kinerja Aparat tidak karuan.
Kabar perseteruan ini tidak lah rumor belaka, menurut sumber pejabat eselon di lingkungan pemkab Bondowoso, perseteruan itu telah menjadi ajang perang dingin yang efeknya dirasakan oleh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Bondowoso. Yang paling baru adalah PEMBERSIHAN (baca=pelantikan untuk membuang) para Pejabat Pendukung wakil Bupati Bondowoso yang dilakukan beberapa hari yang lalu. Beberapa pejabat Eselon III,IV yang menurut BAPERJAKAT (baca=SEKDA) dinilai dekat dengan wakil bupati DISINGKIRKAN !!
Bahkan baperjakat tidak lagi menggunakan AKAL SEHAT untuk melakukan mutasi, beberapa pejabat yang mempunyai sama sekali tidak punya back ground pendidikan dan pengalaman JELAS-JELAS di-BUANG di dinas maupun satker yang sama sekali tidak berhubungan dengan latar belakang pendidikannya. Dalil untuk pembinaan?? pembinaan model apa ini??Mana Akal, nurani dan etika BAPERJAKAT?? ini tentu memprihatinkan, Sungguh ini perbuatan yang sangat Dholim, Lalai, yang sangat-sangat dibenci yang telah dilakukan oleh Orang-orang yang meng-identikan dengan orang yang agamis. Mana ada tuntunan dalam agama (Islam) untuk melakukan perbuatan yang dholim seperti ini???
Kenapa para pejabat ini tidak menggunakan suasana ramadlan untuk memperbanyak amal sholeh pada sesama dan meningkatakan ibadah pada Alloh SWT, mereka justru menciptakan benih-benih perpecahan antar manusia?? Kalau baperjakat itu Muslim kenapa mereka berprilaku seperti itu?? prosedur baku kepegawaian yang bisa dilakukan, misalnya pemanggilan oleh banwas (inspektorat) yang kemudian ditindak lanjuti dengan peringatan, baru penindakan.
Konon menurut sumber dalam intern baperjakat,dalam sidang yang dipimpin oleh Sekda, Sekda telah menyiapkan Nama-nama orang-orang yang sudah disiapkan untuk menduduki pos-pos yang strategis di satker-satker yang basah dan menentukan. Sekda tak lagi mau mendengarkan pertimbangan anggota baperjakat, sungguh ini merupakan ke-dholiman yang sangat berlebihan dalam memanfaatkan jabatannya. Bukankah Jabatan itu adalah amanah Alloh SWT?? apa tidak terpikirkan betapa mereka yang dibuang itu adalah anak, menantu, saudara, atau ayah/ibu kita??? Astaghfirulloh… segeralah para pejabat seperti ini segera bertaubat, mumpung masih bulan ramadlan!
Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa para pejabat itu tidak memikirkan bagaimana Bondowoso yang Miskin ini bisa diangkat menjadi kabupaten yang maju?? Mereka justru sibuk membuat kemudlaratan dengan memecah belah pegawai negeri sipil, yang Pro Wabup dan Pro Bupati???
Entahlah, saya bukan pegawai, jadi gak bisa merasakan seberapa besar persaingan dalam lingkungan birokrasi, tapi memang begitulah mental Pejabat di Indonesia, mau menang sendiri, sikut kiri kanan, injak bawahan,yang penting bisa eksis, dan memperkaya diri sendiri.
Sampai kapan Bondowoso akan maju kalo mental pejabatnya seperti ini???
Wahai Bapak Amin Said Husni, Wahai Wabup Haris Son Haji, wahai H. Marsito, SH mari kita majukan Bondowoso… amanah ada dipundak kalian, bukan untuk dibangga-2kan dan untuk mepermainkan nasib orang-orang kecil dibawahmu….Jangan berseteru, ingat SIKSA ALLOH SWT SANGAT PEDIH….!! Amien..!!
Mungkin ini tentang rumor yang aneh, jika benar rumornya berasal dari dalam birokrasi. Kepada siapakah seorang pegawai loyal sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Kalau lalu ada istilah pendukung bupati, pendukung wabup dst, pasti ada yang salah, entah dengan bupatinya wabupnya atau yang coba-coba terlibat dalam dukung mendukung itu.
Kedua, benarkah sebagian besar yang dimutasi adalah para profesional?? bukankah merekalah yang selama ini membawa Bondowoso “tetap miskin” karena miskinnya inovasi atau entah apa. HAmpir tidak ada prestasi menonjol yang muncul dari birokrat kita. Tentang jabatan sudah ada standarisasinya, baik kepangkatan maupun pendidikan yang harus ditempuh. KAlau memang bisa semaunya bisa di PTUN-kan Baperjakat itu..
Jadi mungkin perlu ditelisik dulu dimana akar kesalahan yang mungkin ada..
The right man in the right please must be go ini pemkab bondowoso